Aliansi Mahasiswa Bandung Dukung KPU dan Tolak People Power

PASUNDANNEWS.COM, BANDUNG – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Dukung KPU, mengecam pihak-pihak yang mendiskreditkan penyelenggara pemilu serta menolak dengan tegas gerakan People Power, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate dan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (17/05/2019)

Sanjaya, korlap aksi, dalam orasinya menyatakn bahwa hari ini Indonesia masih disajikan dengan politik perpecahan, “Narasi-narasi yang terjadi khususnya setelah pilpres 2019 ini terlalu provokatif sehingga mengarah pada perpecahan” tuturnya.

Sanjaya pun menyayangkan dengan sikap para elite politik yang semakin memperkeruh suasana. “Nada-nada provokasi datang dari elite, seperti terus digelorakan nya ketidakpercayaan pada lembaga penyelenggara pemilu, dan lembaga negara lainnya bahkan tudingan-tudingan miring ketika banyaknya penyelenggara yang gugur, serta munculnya rencana gerakan People Power .” sambungnya.

Dia khawatir bahwa gerakan People Power ini akan memecah belah bangsa Indonesia, bahkan bukan tidak mungkin akan ada kekacauan didalamnya. “Kita hadir di sini mendorong Gubernur Jawa Barat untukn ikut menolak People Power, apabila Gubernur mendukung gerakan People Power maka kami akan menghadangnya”

“Ada tiga tuntutan yang kita sampaikan, pertama kita Mendukung KPU tetap konsisten dan tidak terganggu oleh pihak-pihak yang terus mendiskreditkan KPU, Mengecam pihak yang menyatakan kematian petugas pemilu karena diracun, dan yang terakhir mendorong Gubernur Jawa Barat membuat himbauan untuk masyarakat Jawa Barat untuk tidak ikut serta dan terlibat gerakan People Power yang akan dilaksanakan di Jakarta” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, pengunjuk rasa membawa serta petisi tanda tangan dukungan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu serta penolakan terhadap gerakan People Power.

Setelah selesai berorasi didepan Gedung Sate, para pengunjuk rasa pun melanjutkan orasinya didepan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Situasi sempat memanas ketika pengunjuk rasa meminta bertemu perwakilan DPRD, hanya sampai unjuk rasa selesai tidak ada satupun anggota DPRD Jawa Barat yang menemui.