Netralitas TNI-Polri Harga Mati Jelang Pemilihan Presiden

PASUNDANNEWS.COM, MEDAN — Menjelang pemilihan umum di tahun 2019 ini, persoalan netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan harga mati. Hal ini Disampaikan Ketua Umum Badko HMI Sumut M Alwi Hasbi Silalahi di Sekretariat Jalan Adinegoro Medan, Kamis (17/1/2019).

Menurut Hasbi, aparat TNI maupun Polri secara individu maupun kelembagaan harus berada di posisi netral, tidak mendukung pasangan calon Presiden- wakil Presiden dalam bentuk apapun.

Ia menjelaskan hal ini merupakan perwujudan pelaksanaan Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia sangat jelas TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik.

“Persoalan TNI-Polri kan sudah diatur didalam Undang-Undang, Netralitas bagi mereka itu sebuah harga mati” tutur Hasbi.

Lebih lanjut ia menjelaskan TNI dan Polri bersama-sama berkewajiban menjaga proses berlangsungnya pemilu damai, aman, jujur dan adil.

“Polri dan TNI paling diutamakan menjaga kelancaran proses pemilu” lanjut Hasbi.

Hasbi juga menuturkan dirinya beserta Ketua Umum kelompok Cipayung lainnya juga sedang mempersiapkan dialog yang akan membahas mengenai Netralitas Aparat Negara di Pemilu 2019.

“Kami ketua kelompok Cipayung sudah bersepakat kemarin untuk membuat dialog membahas Netralitas Aparat Negara, Insyaallah dibuat hari selesa besok” tandasnya.