PASUNDANNEWS.COM, BANDUNG – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin melantik susunan kabinet yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Jawa Barat, Tatan Sutandi mengatakan, Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju harus segera bekerja dan berpihak pada petani.

“Selamat untuk Pak Jokowi dan Kiyai Ma’ruf Amin beserta menteri dan pejabat yang dilantik hari ini. Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju harus segera bekerja menjalankan visi-misi pemerintah untuk reforma agraria, kedaulatan pangan dan penegakan hak asasi petani di Indonesia,” ucap Tatan pada kontributor pasundannews, Rabu (23/10/2019).

Menurut Tantan, Presiden Jokowi bersama dengan jajarannya akan langsung dihadapkan pada tantangan global yang berdampak pada Indonesia.

Saat ini lanjut Tatan, dunia tengah dibayang-bayangi oleh ancaman resesi ekonomi global dan krisis lingkungan hidup. Hal ini terlihat dalam masalah lapangan pekerjaan, kemiskinan dan kelaparan.

“Organisasi Pangan PBB, FAO, dalam laporannya The State of Food Security and Nutrition in the World tahun 2019 menyebutkan angka kelaparan di tingkat global mencapai 822 juta jiwa, atau dengan kata lain 10 persen dari penduduk di dunia berada dalam kondisi kelaparan,” terangnya

Bahkan, Keadaan ini menunjukkan belum ada kemajuan berarti terhadap upaya pengentasan kelaparan di tingkat global sejak pencanangan upaya pengentasan kelaparan pada tahun 1996.

“Angka kelaparan dunia sendiri belum bergeser dari angka 10 persen sejak 1996,” tuturnya.

Kondisi di tingkat global juga terjadi di Indonesia. menurut Tatan, Permasalahan pangan di Indonesia cukup pelik, mengingat pada tahun 2019 mengacu data Global Hunger Index (GHI), indeks kelaparan Indonesia masih berada pada skor 20,1.

“Kendati angka ini menunjukkan perbaikan, namun masih menempatkan Indonesia pada posisi ‘serius’ terhadap ancaman krisis pangan. Indonesia masih berada pada peringkat 70 dari 117 negara”, lanjutnya.

Pada periode Presiden Jokowi yang kedua ini, Tatan Optimis tantangan tadi bisa dijawab dengan melanjutkan reforma agraria, kedaulatan pangan, dan penegakan hak asasi petani yang sudah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Pelibatan Petani Dalam Pengambilan Kebijakan dan Implementasi Program

Sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Kabinet Indonesia Maju harus menjamin kebijakan dan program ‘delivered’, bukan hanya ‘sent’. Karena itu petani dan ormas tani harus dilibatkan dalam pengambilan kebijakan dan implementasi program.

Sehingga, petani tidak lagi sebagai obyek tapi sebagai subyek, petani tidak sebagai beban tetapi sebagai kekuatan. Dengan demikian dalam perencanaan dan implementasi program reforma agraria, kedaulatan pangan, dan penegakan hak asasi petani benar-benar dilibatkan.

“Yang paling mengerti dan mengetahui masalah dan solusi petani di perdesaan, tidak lain tidak bukan petani sendiri. SPI sebagai ormas tani di Indonesia siap bersama pemerintahan Jokowi untuk merumuskan kebijakan pertanian bagi petani dan masyarakat perdesaan demi terciptanya kesejahteraan kaum tani, kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

Adanya pelibatan ini bukan tanpa alasan. Peranan petani kecil terkhusus SPI dalam menginisiasi dalam perumusan kebijakan sudah diakui oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Pengesahan Dekade Pertanian Keluarga oleh PBB pada tahun 2019-2028. merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap tantangan yang dihadapi ke depannya, yakni terkait pemenuhan pangan yang bertumpu pada keluarga petani, dan upaya pengentasan kelaparan di tingkat internasional,” tuturnya.

Hal ini, diperkuat lagi dengan pengesahan Deklarasi Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja di Perdesaan (UNDROP) sebagai instrumen Internasional yang mendukung kedaulatan pangan oleh PBB tahun lalu.

“Berdasarkan itu, SPI akan terus berada di garda terdepan bersama Pemerintahan Jokowi-Amin dan Kabinet Indonesia Maju di periode kedua ini dalam menjalankan reforma agraria, kedaulatan pangan, dan penegakan hak asasi petani menuju Indonesia maju,” pungkasnya. (pasundannews/Arch)