JAKARTA, PASUNDANNEWS.COM – Peneliti Senior 123 Institute Giofedi Rauf menyoroti persoalan kebijakan politik nasional dalam Kabinet Presiden Jokowi yang hangat diperbincangan di media terkait isu reshuffle Menteri.

“Ditengah Pandemi Covid 19 sekarang ini sangat tidak elok membangun wacana tidak berbasis prestasi kerja dalam melakukan reshuffle. Isu oligarki politik dan oligarki ekonomi adalah isu yang tidak membangun kecerdasan di masyarakat dan hanya menimbulkan kegaduhan dimedia sosial seperti yang disampaikan beberapa pengamat”.

Secara objektif pergantian para Menteri hendaknya harus diukur dari kinerja kementrian terkait, utamanya dalam penangan pandemi Covid 19 seperti keinginan Presiden Jokowi.

Kementrian Ekonomi serta Kementrian Maritim dan Investasi yang dipegang kader Partai GOLKAR secara umum merupakan kementrian yang mempunyai program serta bergerak cepat dalam penangan pandemi maupun paska pandemi. Beberapa program yang disesuaikan dengan keadaan pandemi tetap dijalankan, dengan tujuan menyelamatkan hidup masyarakat dan ekonomi bangsa secara bersamaan.

Justeru yang patut untuk dievaluasi secara mendesak adalah empat Kementerian di kabinet Jokowi dalam penangan wabah yang buruk secara kinerja. Saat ditemui, Peneliti Senior 123 Institute, menyebutkan tiga kementerian tersebut yaitu, BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan dan Kementrian Sosial.

Kementerian Pertanian yang menjadi sorotan pertama dimasa pandemi Covid-19, Presiden mengharapkan ada langkah kongkrit yang jelas dalam menjaga pangan agar ketersediaan pangan tetap terjaga dalam kondisi seperti sekarang ini.

“Situasi Pandemi ini, seharusnya Menteri Pertanian bisa mengkalkulasi dari mulai hulu sampai hilir, dari mulai produksi sampai dengan pasar pangannya. Sehingga produksi cukup tidak perlu impor dan harga murah”, jelas Peneliti Senior 123 Institute.

Pria yang akrab di sapa Gio menyebutkan keterlambatan penyediaan teknologi dibidang farmasi, seperti vaksin Covid-19 yang kebijakannya ada di kementerian BUMN tak lepas dalam kritikan Peneliti Senior 123 Institute.

“Terhambatnya teknologi dibidang farmasi dalam penyediaan vaksin Covid-19 yang seharusnya dibawah naungan BUMN tidak berjalan dengan baik”, jelasnya.

Lanjutnya bahwa Kementerian Kesehatan belum melaksanakan program penanganan Covid-19 sesuai intruksi Presiden. Hal itu dibukti dengan anggaran belanja yang diberikan kepada Kementerian Kesehatan hanya mampu diserap satu persen.

Iya menambahkan perlu dilihat pada faktor permasalahan penyaluran bantuan sosial yang dari awal carut marut dalam soal pendataan dan lambatnya penyaluran.

“Kami mendukung penuh perombakan kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden, terutama terkait 4 Kementrian diatas yang menjadi tulang punggung penanganan pandemi Covid 19” ungkap Giofedi. (Johan/Pasundannews.com)