PASUNDANNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Kerja Daerah (DKD) Gerakan Pramuka Jawa Barat menyatakan keluar / wolkout pada kegiatan Sidang Paripurna Nasional (SIDPARNAS) yang berlangsung pada Minggu-Selasa (16-18/02/2020) di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur Jakarta.

Kegiatan Sidang Paripurna Nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Kerja Nasional itu dalam pelaksanaan forumnya dianggap cacat hukum secara konstitusi.

Ketua DKD Jawa Barat Ridwan Saputra, S.IP. menyatakan, Walkout sebelum Forum Sidparnas dimulai. Hal tersebut bukan tanpa sebab, beberapa alasan diantaranya adalah forum Dewan Kerja Daerah dan Dewan Kerja Nasional sekarang sedang di tuntut untuk berpikir bijak karena turunnya Surat Keputusan (SK) Kwartir Nasional (KWARNAS) no.019 tahun 2020 Tentang Penonaktifan Ketua DKN Roby Zulfandi.

Maka urusan tersebut adalah faktor utama yang di bahas sebelum Sidparnas dimulai. Seiring berjalannya waktu dalam forum Sidparnas sudah tidak kondusif, sidang dimulai dengan dipimpin oleh Roby Zulfandi (Ketua DKN Non Aktif).

“Ini forum menjadi forum yang cacat hukum, bertentangan dengan konstitusi, jelas dalam Jukran 05 Tahun 2017 Bab XVI poin 4 menyatakan ‘Pimpinan Sidang Paripurna adalah Ketua Dewan Kerja Penyelenggara atau dapat diwakilkan kepada anggota lainnya dari Dewan Kerja penyelenggara atas mandat Ketua Dewan Kerja Penyelenggara’, dari dasar itu maka kita harus sepakati forum sebelum sidparnas dimulai harus jelas Ketua DKN ada dan jelas keberadaannya” ungkapnya

Ridwan Menuturkan, bahwa keadaan Dewan Kerja Nasional sedang tidak sehat, oleh sebab itu maka kita harusnya memunculkan sebuah solusi, yakni kejelasan tentang Ketua DKN karena seorang ketua adalah nahkoda yang menjadi simbol organsiasi, dia menentang keras jika organisasi sebesar DKN janganlah menjadi organisasi tanpa bentuk.

Ridwan mengatakan, pihaknya legowo kepada dominasi forum yang menginginkan agar sidparnas segera dimulai namun DKD Jabar tidak mau ambil sejarah dalam forum yang melawan hukum dan lebih memilih walkout untuk menggugurkan hak suara dan hak bicaranya di forum tersebut.

“Forum Tersebut pun sudah tidak sehat dan konyol karena pleno DKN yang dilaksanakan sebelum acara Sidparnas dimulai seluruh anggota DKN menyepakati untuk Non Aktif satu maka Non aktif semua, jelas ini bukan tindakan dewasa namun ini adalah tindakan yang egois tidak berpikir luas dan malah terjebak dengan egoisme yang seharusnya tidak terjadi pada organisasi sekelas Nasional” tegasnya

Ridwan menyayangkan, DKN sebagai organisasi tertinggi yang menaungi gerakan pramuka se-Indonesi ini tidak menjungjung tinggi kepentingan semua pihak.

“kalau seperti itu berarti DKN jelas berpikir sempit dan tidak menjunjung tinggi kepentingan banyak orang yang menginginkan kesejukan di tubuh Dewan Kerja Nasional” tandasnya