PASUNDANNEWS.COM, BANDUNG – Politisi Senior sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Gerindra, Daddy Rohanady mengaku prihatin ketika Bupati Indramayu terkena OTT oleh KPK.

Daddy berharap, walaupun Pucuk Pimpinan Pemerintahan terkena OTT, tapi sistem yang ada tidak membuat terlalu terganggu sehingga tetap berjalan.

“Saya tidak tahu apa kemudian detailnya seperti apa kawan KPK. Yang pasti saya prihatin semestinya hal seperti ini tidak terjadi sehingga kata pembangunan daerah itu jauh lebih bermanfaat,” ucapnya pada awak media, rabu (16/10/2019)

Menurut Daddy, sistem sesungguhnya sudah ada. Kalau bermain pada rel yang ada maka OTT seperti ini tidak akan terjadi.

“Ini kan kerap kali keluar dari pakem yang ada, regulasinya sudah ada kepala daerah tugasnya seperti apa, kalau itu dilakukan mestinya idealnya gak ada apa-apa,” lanjutnya

Terkait pergantian Jabatan Bupati, Daddy menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme yang ada. Hanya saja perlu segera ditindaklanjuti supaya program pembangunan tetap bergulir.

“Ini soal sistem yang dibangun, kalau sistemnya sudah ada, misalnya PLT sudah ditetapkan apakah dia pejabat provinsi atau  misalnya dari wakil dinaikan sementara ya mangga. Itukan mekanisme yang harus diatur karena terkait dengan usulan Pemprov ke Kemendagri,” jelas Daddy

Daddy menyatakan bahwa Jawa Barat termasuk yang paling banyak terkena OTT KPK, sampai saat ini sudah sekitar 15 orang kepala daerah yang tertangkap.

“Secara logika, hitungan APBD godaan nya besar, misalnya APBD Indramayu hampir 4 triliun kan. Itu uang semua tidak campur koran, daun maka kemudian ada godaan nah itu Conflict of interest nya disitu,” terangnya

Salah satu pendorong yang membuat orang memainkan anggaran terang Daddy, Keinginan untuk kembali modal waktu dirinya mencalonkan diri.

“Yah bisa jadi salah satu faktor, karena ada mindsetnya berfikir bagaimana caranya dia tanda kutip mengembalikan modal apa yang dia keluarkan kemarin,” tukasnya.