BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM – Sejumlah aktivis mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila, kembali datangi KPU Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (13/3/2024).

Kedatangan mereka untuk menyerukan agar hasil seleksi tenaga administrasi KPU Banjar dibatalkan, diduga karena adanya unsur nepotisme dalam prosesnya.

Untuk mencegah potensi kericuhan, kantor KPU Banjar dijaga oleh puluhan personel kepolisian dari Polsek Banjar dan Polres Banjar.

Ketua DPC GMNI Kota Banjar, Kresty Amelania, dalam audiensi dengan Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Banjar, mengungkapkan enam tuntutan yang disampaikan kepada KPU Kota Banjar, termasuk penolakan keras terhadap pelanggaran dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan KPU Kota Banjar.

“Kami menyampaikan enam tuntutan kepada KPU Kota Banjar dan selanjutnya kami meminta tuntutan ini disampaikan juga ke KPU Provinsi Jawa Barat,” kata Kresty.

Enam tuntutan itu di antaranya menolak keras pelanggaran dan praktek KKN di lingkungan KPU Kota Banjar. Kemudian menolak pengumuman KPU Provinsi Jawa Barat atas hasil seleksi tersebut.

Ketiga, KPU Banjar harus melakukan seleksi secara transparan dan sesuai regulasi. Keempat, KPU harus mengevaluasi atas proses dan hasil yang telah dikeluarkan.

Kelima pihak mahasiswa dan ormas mendesak agar KPU Jabar dan KPU RI menindak tegas oknum yang melakukan tindakan nepotisme, serta keenam KPU harus melakukan seleksi ulang Tenaga Administrasi tersebut.

“Tuntutan juga mencakup penolakan terhadap pengumuman hasil seleksi KPU Provinsi Jawa Barat, serta menekankan perlunya KPU Banjar melakukan seleksi secara transparan dan sesuai regulasi. KPU juga diminta untuk mengevaluasi proses dan hasil seleksi yang telah dilakukan serta melakukan seleksi ulang tenaga administrasi,” terang Kresty.

Hal senada dikatakan Ketua KNPI Kota Banjar, Agus Haryanto. Ia menegaskan bahwa hasil seleksi tenaga administrasi harus bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak boleh ada dugaan kejanggalan yang mengarah pada praktik nepotisme dari internal KPU sendiri.

Dia menyoroti peran KPU sebagai corong demokrasi, yang tidak boleh tercoreng oleh praktik-praktik yang meragukan.

“KPU itu menjadi corong demokrasi kita, jangan sampai dalam rekrutmen seperti ini saja, terdapat indikasi kejanggalan yang mengarah ke praktik nepotisme, ini kan memalukan sekali,” katanya.

Sementara itu, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Banjar, Andi Maulana SH, menambahkan bahwa ia menduga adanya manipulasi dalam proses rekrutmen tenaga administrasi KPU.

Dia juga menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam kinerja KPU, serta menyerukan untuk menghentikan praktik-praktik buruk yang tidak mencerminkan kebaikan bagi masyarakat.

“Kami menduga ini ada permainan dalam rekrutmen Tenaga Administrasi ini. Karena jelas sekali banyak kejanggalan. Tolong hentikan praktik-praktik buruk seperti ini, ini tidak menjadi cerminan yang baik untuk masyarakat,” tutur Andi. (Hermanto/PasundanNews.com)