kaka suminta Archives - PASUNDANNEWS

Oleh: Kaka Suminta *) PASUNDANNEWS.COM, - Bagaimana kita menelaah kondisi sosial politik pada saat ini secara tepat untuk merumuskan rekomendasi yang dapat menuntun kita di tengah perubahan yang belum ada presedennya ini. Menghadapi pertanyaan tersebut, seolah kita tidak memiliki pegangan yang pasti, karena hampir setiap hari kita dibombardir dengan berbagai informasi dan fakta bahwa kehidupan di abad 21 ini merupakan abad yang berbeda dan seolah menjadi diskontnyuitas dari abad-abad sebelumnya. Tetapi ketika kita membuka kembali catatan tentang apa yang terjadi di abad 19 dan 20, maka sebenarnya ada kesamaan yang esensial yang juga terjadi di masa sebelum milenium ketiga ini, namun yang mengagumkan adalah cara para pemikir di masa itu untuk menelaah dan menyikapi jamannya, salah satunya adalah apa yang dapat kita baca dari pemikiran Mulyana W Kusumah (MWK), salah satu tokoh pergerakan di balik reformasi Indonesia jelang abad 20 berakhir. Tulisan ini sengaja mengetengahkan pemikiran MWK, khusunya yang dituangkan dalam beberapa tulisnnya, yang jika kita sarikan pemikiran itu berbicara tentang kondisi ketidak adilan struktural, yang oleh banyak kawan dan orang yang pernah bersentuhan dengan tokoh ini, merupakan inti dari pemikirannya, yang kemudian dapat menguliti semua modus ketidak adilan, yang secara kasat mata dapat dilihat dan dirasakan adalah dalam bidang ekonomi. Salah satu buah pemikiran itu dituangkan dalam sebuah buku kecil yang diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tahun 1988, dengan judul. 'Hukum Politik dan Perubahan Sosial', dalam jilid buku dituliskan nama Mulyana W Kusumah dan Paul S Baut, sebagai penulis. Tulisan ini juga didedikasikan untuk 24 tahun perjalanan KIPP Indonesia yang dibidani dan dimotori MWK, KIPP Indonesia lahir pada tanggal 15 Maret tahun 1996. Sebuah buku yang ditulis di tengah kuatnya otoritarianisme Orde Baru dan semangat militerismenya, tentu akan tidak mudah untuk menuangkan gagasan dan pikiran secara lugas saat itu. Oleh karena itu dalam kata pengantarnya, Direktur YLBHI Abdul Hakim Garuda Nusantara menyebutkan bahwa penerbitan buku ini sebagai upaya untuk memberikan acuan kepada empirisme hukum dengan basis teori yang kuat, karena empirisme saja bisa tersesat, bahkan ketika dihadapkan dengan akal sehat sekalipun. Pesan dalam prakata yang pendek ini tentu memiliki makna yang kuat bagaimana empirisme hukum di dalam sebuah rejim yang otoriter tak lebih sekadar pajangan legalisme yang menutupi praktek hukum yang menempatkan kekuasaan di atas hukum itu sendiri, pesan ini kemudian diuraikan dengan lugas namun tetap 'selamat' sampai ke tangan pembaca saat itu, inilah originalitas kecerdasan para aktivis pergerakan yang masih dapat kita pelajari sampai saat ini, di abad yang berbeda ini. Benang merah dari tulisan ini berbasis pada masayarakat berkelas, sehingga dapat dengan mudah kita temukan adanya basis teori pembentukan masyarakat sosial, yang menempatan hukum dan pranata politik kekuasaan sebagai supra struktur dari sistem soial yang ada, sementara itu ranah ekonomi dipostulatkan sebagai basis infrastruktur sistem yang menopang seluruh bangunan sosial yang ada dalam sebuah masyarakat. Jika kondisi objektif ini dipahami secara luas pada masa itu dan masamasa sebelumnya, sebagiamana MWK juga mengutip beberapa pemikir di masa sebelumnya, termasuk Marx dan engel, dan kemudian menukik pada presuposisi beberapa pemikir abad 20 seperti pemikiran Leilo Baso dan Maureen Cain, yang masing-masing melalui tulisan terbitan tahun 1973 dan 1974. Artinya pemikiran-pemikiran ini berada pada lingkungan sekitar perang dingin antara blok barat dan blok timur. Halaman 1 2 3 KIPP Indonesia membuat Twibbon (bingkai poto) untuk menyuarakan gerakan melawan Oligarki. (foto: Istimewa) Tulisan MWK tersebut dimulai dengan subjudul Hukum dan Hubungan ekonomi, yang menekankan pada empat kondisi produksi dan hukum, daintaranya menyebutkan faktor-fakto, kekuatan-kekuatan produkis, hubungan-hubungan produksi, Bangunan suprastruktur hukum dan plitik, serta bentuk-bentuk kesadaran sosial. Dengan jelas kita dapat melihat bahwa presuposisi hubungan antara hukum dengan sosial ekonomi adalah tesis dengan dasar masyarakat berkelas, yang sepintas merupakan teori yang bebas nilai, nanum kemudian di masa menjelang runtuhnya kekuasaan Orde Baru, kita memahami mengapa penguasa menghubungkan pemikiran MWK dan banyak aktivis lainnya saat itu sebagai kelompok kiri bahkan dituduh menyebarkan paham PKI, walau tentu saja tudingan kejam itu tak pernah terbukti. Pemikiran dalam tulisan ini dengan mudah kita identifikasi sebagai pemikiran instumentalisme hukum, yakni pemikiran yang mengasumsikan bahwa hukum tak lebih dari instrumen untuk memenuhi keinginan aktor sosial (dan ekonomi) dominan atas keseluruhan bangunan sosial dan hukum. Sehingga konsekwensi dari pandangan ini menyebutkan bahwa hukum adalah instrumen penindasan dalam sebuah hubungan kekuasaan dan produksi yang menindas. Pandangan ini bertentangan dengan pandangan formalisme yang menganggap bahwa hukum sebagai sistem tertutup dan otonom, yang berkembang menurut dinamika internalnya sendiri. Agar hukum tetap mempertahankan otonominya, menurut padangan naif ini, maka hukum harus berfungsi dan berkembang menurut kekuatan internalnya, terlepas dari kekuatan aktor sosial yang berada di luar hukum. Analisa dari pemikiran yang dituangkan dalam buku tersebut sudah sangat tajam, karena kecaman terhadap formalisme hukum sudah sangat kuat, bahkan disebutkan bahwa hukum yang hanya mengabdi pada kepentingan kelompok dominan, yang mewujud dalam kekuasaan yang represif merupakan fetisisme hukum, yakni pemujaan berlebihan kepada formalisme hukum, dan menjadikan otonomi hukum sebagai kamuflase yang sempurna atas represi kekuasaan dan feodalisme serta kapitalisme. Pandangan ini masih dapat kita temui bahkan pada saat ini, bagimana ketidak adilan sosial dan ekonomi coba ditutupi dengan menjadikan hukum sebagai hukum formal semata terlepas dari instrumental sosail, yang menghilangkan kesadaran bahwa hukum bisa jadi alat yang mengabdi pada kepentingan kelompok dominan. Maka tidak heran jika kita meihat bahwa kekusaan dan para kroninya mau mebayar berapapun untuk membuat hukum formal yang menguntungkan mereka. Pandangan yang sangat kuat dari MWK, bahwa perubahan sosial bukan merupakan fungsi dari perubahan hukum, tetapi justru sebaliknya pola-pola produksi dan hubungan produksi dengan apa yang disebut sebagai pertentangan kelas yang akan mengubah bangunan atas hukum dan politik. Dengan demikian maka diyakini bahwa perubahan sosial termasuk dalam politik dan hukum merupakan sesuatu yang terjadi secara alamiah, ketika syarat-syarat objektif dan kesadaran kelas mengubah hubungan produksi. Hubungan tersebut akan terus mengalami perubahan sesuai dengan dialektikan kekuatan-kekuatan produksi, yang pada gilirannya akan menjadikan hukum dan politik sesuai dengan perubahan kekuatan-kekuatan produski di masyarakat. Pada masa pemikiran ini diajukan, kondisi Indonesia sedang menuju industrialisasi awal dengan optimisme kekuasaan Orde Baru dengan menyebutkan adanya fase tinggal landas, maka pada saat itu juga hadir pemikiran teknokrasi, yang mengasumsikan bahwa masyarakat bisa melakukan perubahan ekonomi secara otonom, terlepas dari praktek kekuasaan represif dan sentralisme kekuasaan yang dilakukan. Bahkan represi tersebut dinilai bisa menjadi bagian dari penguatan perubahan, ketika dengan tangan besi penguasa melakukan pemaksaan tentang arah pembangunan yang dikehendaki, untuk mencapai lepas landas tadi. Pemikiran ini disanggah dengan kenyataan bahwa industrialisasi tak lain merupakan upaya kelompok dominan untuk memisahkan para petani dari alat produskinya yakni aset agraria yang sudah dimiliki sejak awal revolusi pertanian. Halaman 1 2 3 Kaka Suminta, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia. (foto: Istimewa) Tawaran MWK dalam tulisannya disampaikan dalam subjudul 'Hukum Sebagai Perubahan Sosial'. Dengan menggunakan tesis Cain, MWK menyebutkan bahwa ada tiga tema utama dalam hukum, yakni tentang ideologi hukum, hukum sebagai fungsi sosial, dan hukum sebagai alat perubahan sosial. Dengan menekankan pada tema ketiga, yakni hukum sebagai alat perubahan sosial inilah MWK memberikan tawarannya, yang perlu kita kaji saat ini, apakah tema tersebut telah kita lakukan dan terimplementasi dengan benar, sehingga hadirnya keadilan dalam bidang sosial dan ekonomi sebagai bangunan bawah sosial, mendapatkan penguatan dari perubahan pada bangunan atas, hukum dan politik. Waktu yang cukup, lebih dari dua dasa warsa sejak reformasi, atau lebih dari tiga dasa warsa sejak terbitnya tulisan tadi, sekiranya sudah cukup untuk menjadi kajian bagi kita terhadap pemikiran ini, saat ini. Dengan melihat sosok MWK sebagai pemikir yang identik dengan pemikiran keadilan struktural, yang memandang ketidak adilan struktural sebagai tesa yang harus dihadapkan dengan antitesa gerakan keadilan struktural, yang dalam pemikiran Baso, sebagaimana dikutip MWK menempatkan hukum sebagai instrumen transisi dari feodalimen ke kapitalisme, dimana kaum buruh dipaksa untuk menerima syarat-syarat dan hukum yang memihak kepada kelompok yang dominan. Baso berargumen bahwa perkembangan kapitasime dalam bidang hukum adalah dengan perluasan hubungan-hubungan produksi dan komoditi, sehingga sistem produksi memerlukan buruh sebagai komoditi. Dengan demikian maka antitesa terhadap ketidakadailan struktural ini adalah gerakan keadilan struktural yang harus dikakukan oleh dan didalam buruh sendiri. Bagaimana kita menghubungkan pemikiran MWK dengan kiprahnya sebagai pendiri Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) Indonesia, yakni lembaga pemantau pemilu pertama di Indonesia. Sementara itu di dalam pemilu sendiri didalamnya juga terkandung potensi formalisme, dan fetisisme hukum. Hal ini dapat kita lacak dari salah satu tawarannya dalam menempatkan hukum sebagai alat perubahan sosial, yaitu ketika dan jika perubahan sosial itu merupakan sebuah proses dialktika struktural dan kesadaran, dalam hal ini yang terjadi adalah ketika tuntutan kekuatan-kekuatan produsi berkembang, sedemikian rupa sehingga memaksa kekuatan dominan untuk menerima perubahan itu, baik karena syarat-syarat objektif, maupun karena kesadaran kelas buruh, di dalamnya harus ada syarat perluasan hak pilih sebagai salah satu pilar demokratik. Bagaimana kita melihat apa yang menjadi pemikiran yang berkembang jelang reformasi di Indonesia tahun 1998, dengan apa yang kita temui hari ini, ketika sebagian besar orang dan indikasi objektif menunjukan kekecewaan, karena apa yang dipikirkan dan diharapkan yakni hadirnya keadilan sosial ternyata tak hadir begitu saja ketika perluasan pilihan demokrasi coba dihadirkan melalui formalisme hukum pemilu saat ini. Ada satu rumusan yang nampaknya bisa kita jadikan acuan dari pemikiran saat itu, yakni hukum sebagai alat perubahan sosial bekerja jika, penerimaan perubahan hubungan produksi baru tadi melalui perundang-undangan dilakukan untuk kepentingan buruh dan perluasan hak pilih, sebagai sebagian syarat utama. Sekarang kita memahami mengapa kekecewaan terhadap perubahan hukum dan politik pasca reformasi tersebut terjadi, yakni hukum dan pelaksanaan pemilu yang merupakan perwujudan dari perluasan hak pilih demokratik dilakukan, tidak dibarengi dengan apa yang seharusnya mendahului, yakni adanya perubahan kekuatan produksi yang memaksa kelompok dominan untuk menerima syarat-syarat objektif yang dibarengi dengan kekuatan kesadaran kelas sebagai prasaratnya, sehingga perluasan hak pilih demokratik, seharunya hanya merupakan konsekwensi saja dari prakondisi pertama tadi. Sementara itu yang terjadi dalam reformasi Indonesia adalah kebangkrutan sistem kapitalis di Indonesia untuk memenuhi janji kapitalisme, yakni memberikan kue yang lebih besar melalui rumus harapan rasional. Saat ini kelompok dominan sudah melakukan rekonsolidasi dan bahagia dangan formalisme hukum dan pemilu yang formalisme pula. *) Penulis adalah Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia Halaman 1 2 3

kaka suminta

Sosiologi Politik Hukum Mulyana W. Kusumah