Soal Eksodus Mahasiswa Papua, DPD KNPI Kabupaten Bogor Bersama IMAPA Bogor Minta Komitmen Pemerintah

PASUNDANNEWS.COM, BOGOR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Bogor Bersama Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Cabang Bogor Gelar Diskusi Publik ber tema kan ‘Kabupaten Bogor Peduli Papua : Mewujudkan sektor pendidikan di Bogor menjadi wadah mahasiswa papua untuk Resolusi menuju tahun 2022’.

Kegiatan yang diselenggarakan di hotel olympic renotel, Sentul, Bogor dibuka langsung oleh PT. Freeport Indonesia dan mengundang pembicara Menkopolhukam Mahfud MD, Natalius Pigai (Mantan Komisioner Komnas HAM), Willem Wandik (DPR RI), Prof. Adriana Elisabeth (Jaringan Damai Papua), Mike Himan (Praktisi Hukum) yang dipandu oleh Mamat Alkatiri (Komedian / Selebritis) Asal Fak – Fak Tersebut.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor Hasyemi Faqihudin Mengatakan, Diskusi publik yang mengupas persoalan mahasiswa eksodus papua pasca rasisme di surabaya, jogja dan malang menjadikan terlaksananya kegiatan.

“Saya tegaskan bahwa kabupaten bogor akan menjadi salah satu daerah promotor anti diskiriminasi, rasisme dan intoleran. Kami hadir dan komitmen untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi khususnya saat ini soal kendala mahasiswa papua di bogor harus terus berlanjut berkuliah,” tegasnya, Jum’at (21/2/2020)

ia juga menambahkan, kabupaten Bogor harus menjadi daerah ternyaman bagi seluruh mahasiswa dan pelajar luar daerah.

“Upaya ini kita terus jalin, sebab bagaimana pun pendidikan adalah nomor satu untuk mencapai kehidupan yang madani. Dan jelas soal eksodus mahasiswa papua yang kini kita bahas kami minta komitmen pemerintah,” tambah Hasyemi.

Selain itu, Bernard Rumpedai Selaku Ketua Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Cabang Bogor mengatakan berbagai upaya menyelesaikan persoalan mahasiswa eksodus papua kini melalui diskusi publik menjadi sebuah dorongan agar pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan yang terjadi.

“Persoalan ini harus cepat diselesaikan, karena ini bagian hal yang harus diprioritaskan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan papua saat ini,” ungkapnya.

Lanjut bernard, pemerintah pun mampu memilih mana persoalan penting dan tidak penting bahkan sifatnya darurat.

“Soal mahasiswa eksodus mahasiswa papua sifatnya darurat, artinya sangat penting harus diselesaikan karena menyangkut kami anak papua yang harus menyelesaikan pendidikan dan SDM yang berkualitas, bukan hanya mengedapan PON saja,” pungkasnya.

Kegiatan diskusi publik pun dihadiri oleh perwakilan pemerintah, pimpinan OKP, Pimpinan Mahasiswa Se Jawa dan bali dan para tamu undangan lainnya.