Siap Gelar PTM, Kota Bandung Tunggu Kebijakan Pusat

PASUNDANNEWS – Guna mempersiapkan Pendidikan Tatap Muka (PTM), Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sudah melaksanakan bermacam perihal. Salah satunya, vaksin untuk tenaga Pendidik serta Pembelajaran selaku salah satu ketentuan absolut.

Perihal itu di ungkapkan Wakil Wali Kota, Yana Mulyana usai meninjau penerapan vaksinasi Covid- 19 dosis 2 buat Pendidik serta Tenaga Kependidikan (PTK) Daerah Bandung Wetan di SMP Taruna Bakti, Kota Bandung, Rabu (19 Mei 2021).

Baginya, Pemkot Bandung lewat Dinas Pendidikan pula telah melaksanakan simulasi dan Focus Group Discussion( FGD) dengan stakeholder pembelajaran.” Jadi pada dasarnya Pemerintah Kota Bandung telah siap. Walaupun kita senantiasa menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Tetapi di sekolah sekolah itu infrastruktur protkesnya telah di siapkan,” katanya.

Simulasi yang di coba terpaut jam masuk serta kembali para partisipan didikan. Masing-masing kelas juga mempunyai waktu berbeda, sehingga tidak silih bersinggungan di kala masuk serta keluar sekolah.

“Misalkan buat SMP, kelas 1 masuk jam 7 kembali jam 10, kelas 2 masuk jam 7. 30 kembali 10. 30, setelah itu kelas tiganya dari jam 8 hingga 11, sehingga gak ketemu. Kantin pula tidak boleh buka,” katanya.

PTM di utamakan buat pelajaran yang memanglah wajib tatap muka ataupun praktek. Pelajaran yang dapat melalui PJJ, di coba secara PJJ.

Sedangkan itu, Pimpinan Yayasan Taruna Bakti, Ibramsyah Amir berkata, pada minggu kemudian telah melaksanakan gladi resik buat mensimulasikan PTM.

“Minggu depan kami melaksanakan gladi resik, serta hendak di lanjutkan dengan gladi resik yang lain hingga persiapannya sangat matang,” ucapnya.

“Kami memperhitungkan sebagian aspek yang perlu revisi dari sisi teknis setelah itu gimana layout ruangan. Sehingga dapat mencakup seluruh murid- murid, baik yang terdapat di dalam offline maupun dalam online,” tambahnya.

Kapasitas PTM 50 persen

Bagi Ibramsyah, perihal itu bertujuan sebab kapasitas yang di perbolehkan buat PTM merupakan 50 persen, sehingga infrastruktur wajib di persiapkan semaksimal bisa jadi.

“Jadi secara penyelenggaraaan pembelajaran, kami telah siap. Namun balik lagi kepada orang tua. Jadi sekolah telah siap, pemerintah menunjang, jika tidak terdapat izin dari orang tua, itu pula tidak hendak terlaksana,” ucapnya.

Dia menekannya, dalam PTM kuncinya merupakan kerja sama antara stakeholder, baik orang tua penyelenggara pembelajaran, serta pemerintah.

“Jika di tanya kala PTM ini nanti di perbolehkan, ya kami dapat jalur dengan persetujuan orang tua,” lanjutnya.

Ibramsyah juga mengaku telah menyebarkan angket cocok edaran dari Disdik ke sebagian unit sekolah di dasar Yayasan Taruna Bakti.

“Sebab Taruna Bakti mulai dari pembelajaran dasar, terdapat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Sekretaris, sebagian unit telah di coba penyebaran angket cocok anjuran disdik, terdapat pula yang belum semacam SMA, sebab belum bisa arahan dari Provinsi,” katanya.

Dia mengatakan, hasilnya sedangkan memanglah tingkatan keikutsertaan dalam PTM 60- 70 persen sepakat.

“Jadi bergantung tingkat. Kala di TK bisa jadi orangtua belum sangat membiarkan anaknya bersekolah menimbulkan cuma 40 persen sepakat. Jika SMP itu lumayan besar. Kita masih tunggu feedback- nya buat unit- unit lain,” ucapnya.