PSI : JABAR PERLU QUICK RESPON!

---

PASUNDANNEWS, BANDUNG – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidirtas Indonesia Jawa Barat (DPW PSI Jabar), mengaku kaget membaca berita di beberapa media bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat disanksi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupa penundaan pencairan 35% Dana Alokasi Umum (DAU) untuk refocusing Covid-19 dikarenakan Pemprov tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD tahun 2020 berupa laporan perubahan APBD. Penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah tersebut tertuang dalam surat keputusan Kementerian Keuangan RI No. 10/KM.7/2020.

“Dalam situasi krisis pandemi seperti sekarang, seharusnya ini tidak terjadi” jelas Furqan AMC, Ketua DPW PSI Jabar.

Lebih lanjut ia menegaskan “Jika PSI ada di parlemen Jawa Barat, pasti PSI akan mengingatkan Kang Emil jauh-jauh hari, karena Legislatif sesungguhnya adalah sparing partnernya Eksekutif”.

Dibandingkan banyak Gubernur lainnya, sebenarnya Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, berhasil melakukan beberapa terobosan lebih awal dalam penanganan Covid-19, seperti display data perkembangan Covid-19 berbasiskan aplikasi (Pikobar) dan mengambil inisiatif membeli alat tes langsung dari Korea Selatan tanpa harus menunggu Pemerintah Pusat.

“Makanya kita kaget, kok bisa laporan penyesuaian APBD 2020 terlambat? Mungkin saking banyaknya persoalan yang harus dihadapi kali ya” jelas Furqan.

Padahal di saat yang sama, Jawa Barat membutuhkan dana bantuan sosial yang tidak sedikit. Menurut Kang Emil sendiri, saat ini ada 38 juta orang atau 2/3 dari 50 juta warga Jawa Barat yang meminta tanggungan dari negara. Hal ini disampaikan kang Emil saat jadi pembicara di Webinar seri 4 Institut Pembangunan Jawa Barat (Injabar) Universitas Padjadjaran, kamis (7/5) dari gedung Pakuan, kota Bandung.

Mungkin kang Emil perlu mengambil inspirasi dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, yang responsive terhadap kebutuhan warganya di saat Covid-19. Ganjar Pranowo bahkan menyiapkan bantuan untuk warga Jateng yang ada di perantauan, seperti di Bandung dan Jakarta. Karena itu tidak aneh, temuan survei Indonesia Election and Strategic (IndEX) yang dirilis beberapa hari lalu mengkonfirmasi elektabilitas Ganjar Pranowo yang melejit pesat melampaui Ridwan Kamil bahkan melampaui Anis Baswedan, Gubernur Jakarta. Survei tersebut menjadi salah satu catatan ilmiah untuk mengukur kinerja beberapa pemimpin daerah saat ini.

“Kita tidak sedang membicarakan pilpres 2024, tapi upaya gotong royong, berjuang bersama meningkatkan efektifitas perang melawan wabah Covid-19” tegas Furqan AMC yang juga aktivis 98 ini.

Ia menambahkan, dalam perang melawan virus Corona ini, kepemimpinan Kang Emil perlu diperkuat oleh seluruh jajaran di bawahnya.

“Melihat bentangan masalah dan intensitas krisis saat ini, tim pemprov Jabar tidak cukup hanya ‘bergerak’ tapi perlu quick respon” tegasnya lebih lanjut.

PSI Jabar Dukung Data Bansos Satu Pintu.

Saat ini, Pemprov Jabar juga dipusingkan dengan banyaknya pintu bantuan yang datanya belum (tidak) singkron antara pemerintah daerah dan pusat. Ada 9 pintu bantuan, yaitu bantuan untuk korban PHK, Kartu Sembako, Bansos Presiden Bodebek, Kartu Pra Kerja, Dana Desa, Bansos Tunai, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota dan Bantuan Nasi Bungkus. Sementara di lapangan bantuan tersebut tidak datang bersamaan dan besarannya juga berbeda-beda, sehingga Pemprov cenderung menjadi sorotan masyarakat yang menyangka bantuan tersebut semuanya dikelola oleh Pemprov Jabar.

Sebagaimana yang diberitakan di berbagai media massa, Kang Emil sendiri mengkritik soal data yang tidak sinkron ini. Menurut Kang Emil, Badan Pusat Statistik (BPS) punya survei sendiri, Kemensos juga punya survei sendiri, begitu juga dengan Kementrian Desa. Sementara Pemerintah Daerah juga memiliki data penerima bansos yang belum tentu sama dengan 3 lembaga di atas.

Menyikapi hal ini, Furqan AMC menegaskan “PSI mendukung kang Emil untuk mengorkestrasi berbagai data bantuan sosial tersebut dalam manajemen satu pintu, dan tentunya harus bersifat terbuka, bisa diakses/diawasi oleh publik”.

Dengan manajemen data satu pintu, distribusi bantuan sosial diharapkan akan lebih cepat dan efektif.

Jangan sampai keterlambatan distribusi bantuan telur seperti yang terjadi di Kabupaten Garut kemaren terulang gara-gara data penerima bantuan belum siap.

Di beberapa media bahkan diberitakan sampai ada 4 ton telur yang busuk di Bulog Garut karena terlambat didistribusikan, yang kemudian dibantah oleh juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad. Bantahan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Arifin Soedjayana. (Pasundannews / admin)

[contact-form][contact-field label=”Nama” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Surel” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Situs web” type=”url” /][contact-field label=”Pesan” type=”textarea” /][/contact-form]