Pj Gubernur Jabar Sebut tahun 2025 sebagai Titik Awal Menuju Provinsi Termaju Nasional

BERITA JABAR, PASUNDANNEWS.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyebutkan bahwa tahun 2025 sebagai titik awal menuju provinsi termaju nasional.

Hal itu sebagaimana Bey sampaikan dalam pembahasan RPJD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) tahun 2025-20245 dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2025-2030.

“Masa transisi guna penyusunan rencana kerja perangkat daerah dalam RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2030 meliputi sejumlah isu strategis,” ujarnya kepada PasundanNews.com, Selasa (23/4/2024).

Ia menuturkan, terlebih tahun 2025 sebagai titik awal, menjadi tahun yang krusial bagi Jawa Barat. Lantaran ada sejumlah isu yang akan menjadi tantangan sekaligus peluang yang harus dimanfaatkan.

“Jawa Barat mengusung target jangka panjang untuk menjadi provinsi termaju, berdaya saing dunia, dan berkelanjutan pada 2045 mendatang,” katanya.

Pemprov Jabar menargetkan sejumlah indikator makro pada 2025 mengalami kenaikan seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang mencapai 74,39 poin.

Bey melanjutkan, sementara terkait LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) 4,96-5,37 poin, penurunan persentase penduduk miskin hingga 5,85-6,46 poin, dan pendapatan per kapita mencapai 57,14 juta rupiah.

“Kemudian UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah dan daerah, yang mempengaruhi pendapatan provinsi dan kabupaten/kota,” jelasnya.

Ia berharap Jawa Barat bisa lebih baik dimulai pada tahun 2025.

Sejurus dengan itu, Sekda Jabar, Herman Suryatman mengatakan Musrenbang RPJPD 2025-2045 merupakan fase kritis dan jadi pertaruhan Jabar karena ada bonus demografi.

“Tekad kita sebagaimana visi RPJPD 2025 – 2045, tentu harus berkorelasi, harus bersinergi dengan skenario nasional yang sudah didesain,” kata Herman.

Jabar Menjadi yang Terdepan

Herman mengatakan, Jabar menargetkan menjadi yang terdepan.

Terlebih dalam perencanaan pembangunan, sampai tahap berikutnya yakni pengorganisasian, eksekusi, sampai monitoring dan evaluasi.

“Starting pointnya adalah perencanaan pembangunan, karena itu kita harus sukses berencana, berarti kita merencanakan untuk sukses,” ungkapnya.

Menurut Herman, Pemprov Jabar saat ini diminta Menteri PAN RB untuk menjadi ‘role model’ dalam menjalankan reformasi birokrasi.

“Harapannya bisa memberi efek pada peningkatan kesejahteraan, salah satunya mengurangi pengangguran,” terangnya.

Menurutnya, angka pengangguran Jabar saat ini 7,4 persen dan Indeks Ratio Gini di angka 0,42 persen. Herman berharap angka tersebut dapat diturunkan.

“Dengan reformasi birokrasi itu, harapannya kita bisa turunkan secara signifikan, kita akan turunkan sehingga Jawa Barat menjadi provinsi termaju,” ucapnya. (Herdi/PasundanNews.com)