Ciamis

Pemkab Ciamis Berikan Layanan Konsultasi Hukum Bagi ASN

BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis memberikan layanan konsultasi hukum bagi ASN lingkup Pemerintahan Kabupaten Ciamis.

Kepala Bagian Hukum Setda Ciamis, Deni Wahyu Hidayat, SH., MH., mengatakan, fasilitas layanan tersebut untuk membantu ASN yang mengalami permasalahan hukum.

Selain itu, Pemkab Ciamis juga menyediakan informasi mengenai regulasi atau peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai ASN.

“Yaitu, meliputi bantuan hukum litigasi atau proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya maupun non litigasi,” kata Deni kepada PasundanNews.com, Rabu (8/3/2023).

Deni menjelaskan, layanan konsultasi hukum tersebut mengacu kepada Peraturan Bupati (Perbup) Ciamis Nomor 52 Tahun 2021.

Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Lebih lanjut Deni mengungkapkan, mengacu pada regulasi tersebut bahwa pemerintah atau negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi ASN sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

“Untuk mewujudkan itu, Pemda hadir memberikan bantuan hukum kepada para ASN lingkup Pemkab Ciamis,” katanya.

Deni menjelaskan, fasilitas bantuan hukum ini laksanakan berdasarkan asas keadilan, asas persamaan kedudukan dalam hukum.

Selanjutnya asas praduga tak bersalah, asas keterbukaan dan asas akuntabilitas.

“Bantuan hukum ini bertujuan salah satunya sesuai dengan pasal 3 ayat (c) Perbup 52 tahun 2021 yakni meningkatkan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas profesinya,” jelasnya.

Standar Layanan Konsultasi Hukum

Mengenai standar layanan konsultasi bantuan hukum tersebut, terdapat beberapa mekanisme yang harus dilakukan.

Pertama, perihal persyaratan harus adanya Surat Permohonan Konsultasi Persyaratan.

Kedua, sistem mekanisme dan prosedur antara lain, surat permohonan konsultasi, koordinasi dengan OPD dan pelaksanaan konsultasi.

“Setelah itu ada laporan hasil konsultasi dan pemantauan hasil konsultasi hukum,” terang Deni.

Selanjutnya tahap untuk ketiga yaitu adanya jangka waktu pelayanan selama 2 (dua) hari kerja sejak berkas secara lengkap diterima.

“Terakhir terkait biaya atau tarif layanan konsultasi bantuan hukum ini, Pemkab Ciamis tidak memungut biaya alias gratis,” pungkasnya. (Hendri/PasundanNews.com)

Hendriawan Firmansyah

Leave a Comment

Recent Posts

Warga Kalipucang Pangandaran Bingung Bayar Sewa Lahan PT KAI, Isu Reaktivasi Kereta Picu Keraguan

BERITA PANGANDARAN, PASUNDANNEWS.COM -Warga Dusun Girisetra, Desa Kalipucang, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, berbondong-bondong mendatangi petugas…

10 menit ago

Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, Agun Gunandjar Edukasi Masyarakat di Kota Banjar Tentang Bahaya Pinjol dan Judol

BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM - Anggota MPR RI, Dr. Tr. H. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si. kembali…

2 jam ago

Kemenag Peringati Hari Bumi dengan Penanaman Pohon Matoa di Ciamis

BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM - Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia melakukan penanaman 1 juta pohon jenis…

3 jam ago

Hari Kartini, Momentum Refleksi Pegiat Literasi

BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM - Banyak cara dalam menyambut dan memperingati Hari Kartini. Bagi para pegiat…

7 jam ago

Kerap Banjir, Forkopimcam Purwaharja dan Warga Kompak Bersihkan Sungai Cicapar

BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM - Pemerintah Kelurahan Purwaharja bersama Forkopimcam, forum RT/RW, dan masyarakat setempat melakukan…

7 jam ago

Pria Lansia di Banjar Ditemukan Meninggal Dunia, Diduga Gantung Diri

BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM - Seorang pria berinisial A (81) ditemukan meninggal dunia di ruang dapur…

7 jam ago