Mobil Damkar Tak Layak Pakai, Walikota Banjar Akan Minta Armada Bekas ke Pemprov Jabar dan DKI

BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM – Kondisi Sarpras (sarana dan prasarana) BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Damkar (Pemadam Kebakaran) Kota Banjar, Jawa Barat kian memprihatinkan.

Sejumlah fasilitas vital yang seharusnya mendukung penanggulangan bencana ini sudah tidak layak operasi.

Salah satunya seperti armada mobil pemadam kebakaran (damkar) yang usianya sudah lebih dari 20 tahun. Selain itu, gudang penyimpanan alat dan logistik darurat juga tidak memadai.

“Usianya sudah lebih dari 20 tahun. Mobil ini sering mogok saat digunakan petugas. Ini sangat berisiko karena bisa menghambat penanganan darurat,” ujar Plt Kepala Pelaksana BPBD dan Damkar Kota Banjar, Ajat Sudrajat, Rabu (30/4/2025).

Menurut Ajat, Kendaraan tersebut terakhir kali diganti pada 2003 dan kini sering mengalami kerusakan saat berada di lapangan.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Banjar, H. Sudarsono, berjanji akan segera mencari solusi untuk masalah armada usang ini.

Ia berencana untuk meminta bantuan mobil pemadam kebakaran bekas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang rutin mengganti armadanya setiap lima tahun.

Baca Juga : Baznas Kota Banjar Salurkan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Mekarharja

“Kami akan meminta bantuan ke Pemprov Jabar, pemerintah pusat, atau Pemprov DKI. Kita manfaatkan mobil bekas mereka yang masih layak,” kata Sudarsono.

Selain masalah armada yang sudah tua, kondisi gudang penyimpanan alat dan logistik darurat BPBD dan Damkar juga tidak kalah memprihatinkan.

Ruang penyimpanan yang ada saat ini dinilai tidak higienis dan berpotensi merusak stok bantuan, termasuk makanan yang seharusnya bisa digunakan dalam keadaan darurat. Keadaan ini tentu mengancam efektivitas penanggulangan bencana di Kota Banjar.

Menanggapi kondisi tersebut, Sudarsono menyatakan bahwa pihaknya berencana membangun gudang baru yang lebih representatif.

Baca Juga : Kolaborasi Yaki bersama Jabar Bergerak Gelar Baksos di Kota Banjar

“Kami akan membangun gudang dua lantai seluas 6×12 meter pada 2026 melalui APBD,” ujar Sudarsono.

Menurutnya, gudang yang lebih besar dan  layak sangat diperlukan untuk menjaga kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Namun, masalah utama yang dihadapi pemerintah Kota Banjar adalah keterbatasan anggaran.

Sudarsono mengakui bahwa APBD Kota Banjar tidak cukup untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana baru yang diperlukan.

“Kami sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat untuk mengatasi masalah ini,” imbuhnya.

Pemerintah Kota Banjar bertekad untuk segera mencari solusi guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Namun, tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, proses perbaikan sarpras BPBD dan Damkar akan tetap menghadapi kendala besar.

(Hermanto/PasundanNews.com)