Millenial Beberkan Alasan Pilkada Serentak Tetap Lanjut

BANDUNG, PASUNDANNEWS – Pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak. Hal itu dikarenakan masih tingginya angka kasus Covid-19 di Indonesia.

Menanggapi hal itu, Koordinator Penggerak Millenial Indonesia (PMI), M. Adhia Muzakki menilai Pilkada serentak harus tetap dilaksanakan dengan tetap mengikuti aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

“Hasil kajian kami, dengan segala macam pertimbangan yang ada, Pilkada serentak harus tetap dilaksanakan,” kata Adhia dalam sebuah diskusi bertajuk Urgensi Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19, di Urban Jajan, Situ Gintung, Tangsel, Rabu (7/10).

Menurut Adhia, persoalan Covid-19 belum menemukan solusi dan titik terang dari berbagai penjuru dunia. Pilkada serentak, akan menjadi persoalan baru jika harus diundur tanpa mengetahui kapan akan dilaksanakan.

“Kita tidak tahu kapan Covid-19 ini akan selesai. Oleh karena itu, menunda Pilkada serentak sama dengan menunda pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan. Jadi, persoalan kita tidak menumpuk.” ungkapnya.

Di sisi lain, Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19 ini akan menjadi momentum bagus dalam menentukan pemimpin yang mampu menyelesaikan persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat hari ini.

“Kita akan uji visi-misi calon kandidat dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Bisa tidak para kandidat menyelesaikan Covid-19. Dan apa solusinya?. Mari kita uji,” terangnya.

Oleh karena itu, Adhia mengajak kepada seluruh generasi millennial untuk berpartisipasi aktif menggunakan hak politiknya dalam menentukan pemimpin baru pada Pilkada serentak tahun ini.

Adhia menambahkan, golongan millennial memiliki peranan sekaligus pengaruh besar dalam Pilkada. Mengingat keberadaanya yang mendominasi sebagai pemilih. Berdasarkan riset Kedai KOPI yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Adhia memperlihatkan bahwa kelompok milenial merupakan pemilih terbesar 37,7 persen pada Pemilu 2019.

“Dengan angka sebesar itu, millennial harus berpartisipasi aktif dan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin yang mampu menjawab seluruh persoalan yang ada,” terangnya.

Selain Adhia, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Ajib Hamdani juga sepakat dengan pelaksanaan Pilkada serentak.

Menurutnya, Covid-19 bisa menghilangkan nyawa tetapi jika perekonomian mati maka akan menghilangkan kehidupan. Oleh karena itu, Ajib menilai bahwa pelaksanaan Pilkada harus tetap berjalan meskipun di tengah pandemi.

“Jika Pilkada serentak diundur, siapa yang bisa memastikan bahwa Covid-19 akan selesai tahun depan. Kita tidak bisa menggunakan asumsi untuk menerka-nerka persoalan bersama,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno. Ia menilai Pilkada serentak sudah disahkan oleh pemerintah untuk tetap dilaksanakan. Menurutnya, kunci dari menunda atau tetap melaksanakan Pilkada serentak ada di Presiden Jokowi.

“Kunci Pilkada itu ada di tangan pak Jokowi, jikalau Jokowi sudah berkehendak Pilkada ditunda maka ditunda. Dan apabila di lanjut maka di lanjut,” tuturnya.

Sedangkan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja menilai mau atau tidak Pilkada harus di lakukan karena sudah di putuskan.

“Di lanjut atau di tunda, ya sudah berjalan,” tuturnya. (Red)