Pangandaran

KPU Pangandaran Dimintai Keterangan oleh Bawaslu Soal Dugaan Politik Uang

BERITA PANGANDARAN, PASUNDANNEWS.COM – KPU Pangandaran Dimintai Keterangan oleh Bawaslu terkait dugaan politik uang (money politic).

Ketua KPU Pangandaran, Muhtadin mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah dimintai keterangan oleh Bawaslu terkait adanya dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon di Pilkada setempat.

Muhtadin mengungkapkan, KPU dimintai keterangan terkait perkembangan isu terbaru yang mencuat soal praktik politik uang di wilayah tersebut.

“Saya tidak hadir langsung dalam pemanggilan itu, tetapi saya delegasikan kepada Divisi Hukum dan Divisi Teknis. Kami dimintai penjelasan mengenai metode dan jenis kampanye, termasuk pengecekan apakah nama-nama yang dilaporkan masih terdaftar sebagai pemilih,” ujar Muhtadin, Jumat (18/10/2024).

Muhtadin menjelaskan, kampanye diatur dalam beberapa bentuk, seperti pertemuan terbatas dengan maksimal 1.000 peserta di tingkat kabupaten, kampanye tatap muka, pemasangan alat peraga kampanye, dan penyebaran bahan kampanye.

Muhtadin menegaskan, dalam pertemuan terbatas dan kampanye tatap muka, pemberian konsumsi berupa makanan dan minuman diperbolehkan. Namun, pemberian uang, termasuk uang transport, tidak dibenarkan.

“Secara aturan, uang tidak boleh diberikan dalam bentuk apa pun,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa bahan kampanye boleh diberikan dalam bentuk barang, dengan batas maksimal nilai Rp100 ribu.

Ia mencontohkan, seperti topi, kerudung, ikat kepala, baju, jaket, atau sepatu dengan total nilai tidak melebihi batas tersebut.

Selain itu, hadiah bagi peserta kampanye boleh diberikan dengan maksimal Rp 1 juta per orang, namun tetap dilarang dalam bentuk uang.

Muhtadin juga menjelaskan perbedaan antara cost politik dan money politik.

Cost politik yaitu biaya untuk kegiatan kampanye, seperti pembelian APK, baliho, spanduk, atau bahan kampanye lainnya.

“Sementara money politik merujuk pada pemberian uang kepada pemilih, yang dilarang dalam aturan kampanye,” jelasnya.

Muhtadin menegaskan bahwa pihak menjalankan seluruh tahapan pilkada sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami hanya menjalankan aturan yang ada dan tidak dapat memberikan opini atas kasus yang sedang ditangani,” pungkasnya.

(Deni Rudini/PasundanNews.com)

Deni Rudini

Leave a Comment

Recent Posts

Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Pangandaran, Petugas Bantu Selamatkan Korban

BERITA PANGANDARAN, PASUNDANNEWS.COM - Dua orang wisatawan Terseret arus laut di sekitar pos 5 Pantai…

2 jam ago

Arus Balik Lebaran 2025, Dishub Ciamis Catat Lalu Lintas Per 1 April Capai 11.987 Kendaraan

BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM - Arus balik lebaran tahun 2025 sudah mulai berlangsung. Berkaitan dengan ini,…

18 jam ago

Jelang H-1 Lebaran, Arus Mudik Lewati Ciamis Capai Angka 127 Ribu Unit

BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Ciamis mencatat volume kendaraan melintasi wilayah Ciamis…

3 hari ago

Bank BJB dan Pemkab Garut Tandatangani MoU untuk Peningkatan Layanan Perbankan

PASUNDANNEWS.COM - Bank BJB dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Penyediaan…

3 hari ago

Haji Geyot Hidupkan kembali Tradisi, Upaya Bank BJB Meriahkan Bulan Ramadhan

PASUNDANNEWS.COM - Bank BJB kembali menghadirkan acara spesial dalam rangka menyambut Ramadan melalui program bjb…

3 hari ago

Bank BJB Tawarkan Slot Lari 5K dan 10K Yumaju Berlebarun, Caranya Nabung di Bank BJB

PASUNDANNEWS.COM - Pecinta olahraga lari, jangan lewatkan keseruan Yumaju Berlebarun 2025! Acara lomba lari yang…

4 hari ago