Kota Bandung Butuh Wakil Wali Kota dari Generasi Millenial

PASUNDAN NEWSb – Kondisi Kota Bandung yang masih menyimpan banyak masalah tidak bisa dibebankan seorang diri kepada Wali Kota saja.

Permasalahan saat ini PJ Daerah Kota Bandung yang masih berstatus PLT dan tidak memiliki wakil wali kota menjadi polemik di masyarakat.

Pelaksanaan roda pemerintah perlu di perhatikan komposisi yang tepat untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan kota bandung.

Peran wakil walikota kang Yana saat ini yang harus segera melepas posisi sebagai PLT dan segera menduduki posisi wali kota bandung sebab peran dan fungsi PLT tidak memiliki kewenangan penuh dalam merumuskan kebijakan, sehingga perlu secepatnya Kemendagri mengeluarkan surat secara resmi dan menetapkan wakil wali kota bandung dari generasi Millenial menjadi komposisi yang tepat untuk stabilitas pelaksanaan roda pemerintahan kota bandung.

Kota Bandung mayoritas di penuhi kalangan muda yang kreatif sebagai lokomotif dalam pembangunan daerah.
Pemimpin generasi millenial di kira mampu menjaga stabilitas roda pemerintahan di kota bandung dengan memberikan ruang penyeimbang di tingkat eksekutif.

Karakteristik generasi milenial cenderung realistis, dengan sudut pandang terhadap dunia yang sangat menghargai perbedaan. Mereka lebih memilih bekerja sama daripada menerima perintah. Karena itu jugalah generasi milenial lebih mengutamakan kolaborasi ketimbang kompetisi.

Ada tiga argumen Wakil Wali Kota Bandung dari Generasi Millenial yang mempunyai spirit “New Public Leadership”

Pertama, kepemimpinan yang kuat untuk berkolaborasi. Komponen kunci dari publik kepemimpinan tampaknya baru muncul dalam kebijakan pemerintah dalam mendukung program modernisasi. Kepemimpinan terlihat kuat untuk mendorong pelayanan yang kolaboratif.

Kedua, memiliki potensi untuk menghasilkan pengetahuan baru yang selaras dengan kompleksitas.

Ketiga, ada ruang yang cukup untuk meningkatkan kepemimpinan dalam pengembangan lintas sektor publik.

Tantangan Bonus demografi dan Suksesi SDGs perlu di sikapi pemimpin yang “flexible” mampu menyesuaikan era 4.0 HiTech dan 5.0 society dengan karakter generasi millenial melalui nilai spirit “New Public Leadership” yang dapat membuat formulasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah kota bandung dalam melaksanakan roda pemerintahan.

Jika di tinjau kembali dalam konteks koalisi PKS-Gerindra sebagai partai pemenang pilwalkot tentu idealnya melihat kepatutan tentunya yang berlaku pks lebih berpeluang menduduki posisi wakil walikota, terlebih ada dua nama yg layak mengisi yaitu Andri Rusmana anggota DPRD Kota Bandung dan Yudi cahyadi anggota DPRD kota bandung dari kalangan profesional ada Edwin Khadafi ketua Knpi Kota Bandung.

Sudah saatnya penyelenggara pemerintah tidak bisa di jalankan oleh plt saja namun butuh langkah konkret tugas wali kota dan wakil wali kota di kota bandung karena kompleksitas masalah di kota bandung harus di atasi dengan merumuskan kebijakan, mengimplementasikan kebijakan, mengevaluasi kebijakan, mengadvokasi kebijakan sampai tuntas dalam pelaksanaan New Public Governance sebagai metode untuk mengatasi dilemma keberagaman kebijakan publik dan pelayanan publik di Kota Bandung.