PASUNDANNEWS.COM, GARUT – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Garut berencana akan melakukan aksi mogok masal, hal ini dilakukan menyusul terjadinya kericuhan antara angkutan konvensional dan angkutan online di Garut.

Yudi Nurcahyadi, Sekretaris Organda Garut mengatakan bahwa sejak awal keberadaan angkutan online di Garut sudah terjadi ketegangan, namun pengusaha angkutan umum membiarkan keberadaan angkutan tersebut walaupun belum bisa menerima keberadaannya.

“Sampai sekarang belum ada yang memediasi, baik dari pemerintah maupun perusahaan online, sejak bulan puasa saya juga sudah sampaikan masalah ini ke Kapolres.” Kata Yudi di garut pada senin (24/06/2019)

Dalam sepekan terakhir sudah terjadi beberapa kali bentrokan, karena sikap keras kepala angkutan online yang memaksa mengantar konsumen, bahkan mengantar konsumen melewati pangkalan dengan memakai seragam. Yudi sendiri menyadari bahwa angkutan online sulit dilarang karena ini perkembangan jaman.

“Bukan untuk dilawan, cuma regulasi dari pusatnya belum jelas, harus duduk bersama dan bicarakan soal regulasi.” Ucapnya.

Yudi menambahkan bahwa pengusaha angkutan umum dan ojek pangkalan jelas tersinggung dengan aktivitas angkutan online, ditambah lagi berkurangnya pendapatan angkutan konvensional akibat dari angkutan online.

“Namanya sudah urusan perut sudah susah. Makanya perlu dibicarakan baik-baik. Jangankan di garut di Bandung saja bisa saling menghargai. Jangan pakai atribut kalau masuk. Silent lah kalau mau,” ujarnya.

Organda di Kabupaten Garut rencananya akan mengumpulkan ojek pangkalan, angkutan umum untuk menggelar aksi mogok masal menentang keberadaan angkutan online di Garut.

“Jika tidak ada solusi yang ditawarkan, jangan salahkan kami kalau ada gejolak lebih besar, kami akan lakukan perlawanan, gerakan jalanan, kami tidak bisa menahan ini.” lanjutnya

Bupati Garut, Rudi Gunawan meminta semua pihak untuk bisa menahan diri, karena menurut dia saat ini Pemerintah Pusat sedang menggodok regulasi tentang aturan angkutan online.

Sabar dulu, jangan dibawa anarkis, sweeping juga tidak tepat, semua harus mendapatkan perlindungan. Nanti kita akan duduk satu meja. Kalau sudah ada regulasi dari pusat akan digodok untuk peraturan didaerah.” pungkasnya