HMI Ciamis Dorong Pemkab Usung Program Berbasis Data, Soroti IKLH dan Krisis Air

BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM –
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis melalui Bidang Lingkungan Hidup mengelar diskusi panel bertajuk “Urgensi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Ketersediaan Air”.

Kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong kebijakan lingkungan yang berbasis data dan berkelanjutan.

Diskusi ini menghadirkan sejumlah pemangku kebijakan seperti PDAM Tirta Galuh Ciamis, DPRKPLH Ciamis, Perhutani KPH Ciamis, dan BBWS Citanduy.

Guna membahas urgensi penyusunan kebijakan lingkungan yang didasarkan pada data IKLH dan mitigasi risiko kekeringan.

IKLH Sebagai Alat Ukur dan Evaluasi Kebijakan

Ketua Bidang Lingkungan Hidup HMI Ciamis, Wahyu Ramdani mengatakan, IKLH merupakan indikator penting yang merepresentasikan kualitas lingkungan suatu wilayah.

Wahyu menjelaskan bahwa kualitas lingkungan hidup dapat dilihat berdasarkan tiga parameter utama, yaitu kualitas air, kualitas udara, dan kualitas lahan.

“Status IKLH bukan hanya angka statistik, tapi juga cerminan keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan hidup. Maka, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam semestinya merujuk pada data IKLH sebagai landasan objektif,” ujar Wahyu.

Kekeringan Ancaman Nyata yang Terekam Data

Berdasarkan kajian data HMI Ciamis, pada tahun 2023, 20 dari 27 kecamatan di Ciamis mengalami kekeringan, yang melanda 65 desa dan 149 dusun. Sebanyak 52.890 jiwa terdampak krisis air bersih.

Dari data itu lanjut Wahyu, tersebar dibeberapa desa, yaitu Desa Sukajaya, Kecamatan Pamarican; 767 jiwa dari empat RT terdampak.

Kemudian Desa Ciparay, Kecamatan Cidolog; 788 kepala keluarga kesulitan air akibat sumur mengering.

Sebanyak 11 kecamatan mengalami kekeringan parah dan membutuhkan suplai air harian, menunjukkan kegentingan pengelolaan sumber daya air yang belum optimal.

HMI Dorong Pemkab Tindak Lanjut Rencana Berbasis Data

Diskusi ini juga menyoroti pentingnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Ciamis 2025-2045 dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).

Menurut Wahyu keduanya telah memuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan akses air bersih, namun implementasi lapangan dinilai masih perlu penguatan.

HMI berharap bahwa RPJPD dan RISPAM tidak hanya menjadi dokumen formalitas. Perlu langkah konkret agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.

“Maka dari itu, kami mendorong Pemkab Ciamis agar program-program pembangunan ke depan berbasis pada data lingkungan seperti IKLH dan laporan ketersediaan air,” tegas Wahyu.

Langkah Tindaklanjut dan Seruan Kolaboratif

HMI Ciamis menegaskan bahwa diskusi ini bukanlah akhir dari gerakan advokasi lingkungan mereka.

Ke depan, HMI Ciamis akan melakukan pengkajian lanjutan berbasis data lapangan dan hasil diskusi, guna menyusun rekomendasi strategis.

“Air adalah kehidupan. Dan membicarakan lingkungan tidak bisa lepas dari data dan partisipasi semua pihak” katanya.

HMI juga mengajak instansi pemerintah, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen untuk berkolaborasi menjaga lingkungan berbasis data yang akurat dan transparan.

“Dengan semangat ilmiah dan kepedulian terhadap masa depan lingkungan, HMI berharap dorongan ini dapat menjadi pemantik perubahan dalam pengambilan kebijakan publik yang lebih akuntabel dan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat” tandasnya.

(Hendri/PasundanNews.com)