HMI Badko Jabar Tolak Tapera dan Kriminalisasi Aktivis

BERITA JABAR, PASUNDANNEWS.COM – HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Jawa Barat melakukan unjuk rasa di Gedung Sate Kota Bandung, Jumat (21/6/2024).

Nampak ratusan kader HMI se Jawa Barat dari berbagai cabang melakukan orasi dan membawa spanduk bertuliskan ‘Dicari PJ Gubernur Jawa Barat’.

Mereka datang ke kantor Gubernur Jabar dengan membawa hasil kajian permasalahan isu nasional dan daerah.

Antara lain terkait komersialisasi pendidikan, kriminalisasi aktivis, Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat),

Lalu, isu lingkungan hidup, RUU TNI-Polri, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Reklame, BUMD dan Infrastruktur.

Dalam hal ini, kader HMI se Jawa Barat kecewa atas ketidakhadiran Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, lantaran tak kunjung menemui massa aksi.

“Kami mengajak untuk berdialog audiensi agar dapat mendengar dan melihat permasalahan yang terjadi di Jawa barat,” ujar Ketua Umum Badko HMI Jabar, Siti Nurhayati.

Ia menuturkan, selain dari pada itu kader HMI se Jawa Barat merasa kecewa kepada aparat kepolisian yang berjaga di Gedung Sate.

“Ada upaya tindakan represif, serta membubarkan aksi unjuk rasa HMI se Jawa Barat secara paksa dengan menyiapkan kendaraan water cannon/gas air mata,” katanya.

Pernyataan Sikap HMI Jawa Barat

Salah satu kader HMI, Fajar Alamsyah berorasi di depan Gedung Sate.

Fajar menyampaikan bahwa aksi ini adalah awal dari sebuah peringatan terhadap pemimpin yang menutup mata dan menutup telinga terhadap penderitaan rakyat.

“Apabila PJ Gubernur tidak mampu memimpin Jawa Barat disilahkan untuk mengundurkan diri jangan malah merusak Jawa Barat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, masa aksi akan terus berlipat ganda dan akan selalu di garda terdepan apabila pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang merugikan untuk rakyat.

Dalam hal ini masa aksi HMI se Jawa Barat melalui Press Conferrence menyampaikan tuntutan dan pernyataan sikap kepada PJ Gubernur Jawa Barat.

Yaitu diantaranya Meminta PJ Gubernur Jawa Barat untuk mundur dari jabatannya, Membatalkan RUU TNI Polri, Membatalkan RUU Penyiaran, Membatalkan iuran TAPERA.

Mengevalusi BUMD Daerah dan Provinsi yang macet dan tidak berjalan serta tidak memberikan PAD dan mendorong agar dilakukan audit keuangan oleh Inspektorat dan APH.

Membatalkan kenaikan UKT, Mendorong pembuatan perda sampah, Hentikan kriminalisasi pada aktivis,

Mendorong Pemprov untuk membangun infrastruktur pendidikan SMA secara merata, Memperhatikan akses jalan provinsi dan daerah yang rusak untuk segara diperbaiki.

(Herdi/PasundanNews.com)