PasundanNews, Sukabumi – Sekretaris DPC Diaga Muda Indonesia, Dewek Sapta Anugrah menyangkan atas viral nya video para kepala desa yang menolak bantuan Gubernur untuk masyarakat. Karena dengan beredar nya video tersebut jelas akan ada dampak dari viral nya statment perwakilan kepala desa Kabupaten Sukabumi, hal tersebut tentu berkaitan dengan situasi ekonomi masyarakat yang terkena dampak pendemi covid 19 ini sangat beragam.

“Hal yang harus kita perhatikan adalah lapisan masyarakat bawah yang jelas sangat membutuhkan bantuan tersebut. Sehingga jika ini terjadi penolakan, lantas apakah para kepala desa ini memiliki solusi yang konstruktif bagi pemenuhan bantuan masyarakat tersebut,” kata Dewek dalam rilis yang diterima pasundannews.com, Rabu (29/4/2019).

Kata ia, Mengenai video yang beredar penolakan bantuan yang akan diberikan oleh gubernur untuk masyarakat yang terkena dampak atas pendemi covid 19 ini sangat di sayangkan, pasalnya bantuan tersebut merupakan bantuan langsung yang akan di distribusikan oleh pemerintah provinsi langsung kepada masyarakat, terutama masyarakat prasejahtera yg belum mendapatkan bantuan baik PKH ataupun BPNT yang telah berjalan. Pasalnya, jika memang bantuan tersebut di tolak karena adanya tumpang tindih data dan sebagainya.

“Seharusnya ini sudah dilakukan verifikasi sebelum nya dan pihak desa melakukan singkronisasi data dengan pihak-pihak yang lain, agar bantuan ini tepat sasaran. Walau hal ini sudah di klarifikasi oleh pihak APDESI, tetapi ini sudah menjadi konsumsi publik yang jelas akan mengganggu proses pendistribusian bantuan tersebut,” Katanya.

“Dan jika memang data pihak Pemprov masih menggunakan tahun 2015, maka berarti ini tidak ada update data terbaru sehingga akan menyulitkan pihak terkait. Terlebih bagi saya ini bukan persoalan hal tekhnis, melainkan substansi bantuan tersebut harus segera terdistribusi kan langsung ke masyarakat,” Sambungnya.

Oleh karena itu, seharusnya para kepala desa yang melakukan siaran video tersebut memahami betul redaksi dan narasi yang akan di sampaikan kepada masyarakat, sehingga tidak terkesan ada upaya penolakan bantuan bagi masyarakat.

“Karena jika saja bantuan tersebut di tolak, maka ini akan berdampak buruk bagi integritas para kepala desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena bagi sebagian masyarakat desa, bantuan tersebut sangat dibutuh kan ditengah situasi seperti ini, karena masyarakat desa sangat merasakan betul bahwa dampak dari covid 19 ini berimbas juga pada pendapatan mata pencaharian mereka, dan ekonomi tersendat karena pendemi ini,” pungkasnya.