Demokrasi Sejati Harus Berakar pada Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM – Penetapan pasangan Sudarsono dan Supriana sebagai Walikota dan Wakil Walikota Banjar menuai berbagai harapan dari berbagai pihak.

Dr. Asep Mulyana, SIP, MA, seorang doktor ilmu politik jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus pemerhati politik lokal, menyampaikan lima poin penting demi terwujudnya demokrasi sejati di Kota Banjar.

Dalam pernyataannya, Asep menegaskan bahwa keterbukaan dan transparansi pemerintahan adalah landasan utama untuk membangun kepercayaan publik.

“Rakyat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana keputusan diambil, dan pemimpin wajib memegang prinsip transparansi sebagai landasan kepercayaan publik,” ungkapnya kepada pasundannews.com, Kamis (9/1/2025).

Ia mendorong pemerintah baru untuk menyediakan akses informasi yang mudah dan transparan terkait kebijakan, anggaran, serta program kerja.

Selain itu, Asep juga menekankan pentingnya kontrol publik yang kuat dalam pemerintahan.

Menurutnya, demokrasi sejati membutuhkan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat secara aktif.

“Bukan hanya sekadar laporan pertanggungjawaban, tetapi mekanisme yang memungkinkan rakyat berperan langsung dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah,” tegasnya.

Dengan begitu, menurut Asep pemerintah dapat menjaga akuntabilitas dan memastikan kebijakan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Baca Juga : KPU Tetapkan Sudarsono- Supriana Jadi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Ia juga mendorong penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Banjar.

Menurutnya, semua lapisan masyarakat harus diberi ruang untuk berkontribusi dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

“Pemerintah harus mendorong keterlibatan masyarakat dalam musyawarah pembangunan, termasuk pemberdayaan komunitas lokal dan tokoh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi antara janji kampanye dan kebijakan yang diimplementasikan. Baginya, pemenuhan janji kampanye merupakan wujud nyata keberpihakan pemimpin terhadap rakyat.

“Janji tanpa bukti adalah pengkhianatan terhadap demokrasi. Pemimpin harus membuktikan keberpihakan pada masyarakat melalui kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” katanya.

Asep memuji langkah Sudarsono yang mengajak semua pihak, termasuk lawan politik, untuk bekerja bersama membangun Kota Banjar.

“Ini adalah contoh yang baik, bahwa demokrasi bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang sinergi untuk kepentingan bersama,” katanya.

Namun, ia menekankan bahwa kolaborasi seperti ini harus diwujudkan dalam aksi nyata, bukan hanya sekadar wacana.

Asep berpesan bahwa demokrasi sejati bukanlah tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan yang menuntut komitmen, empati, dan keberanian dari para elit politik.

“Demokrasi sejati hanya akan terwujud jika pemimpin konsisten berpihak pada rakyat dan menjalankan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan,” pungkasnya.

(Hermanto/PasumdanNews.com)