JAKARTA, PASUNDANNEWS.COM – Setelah Pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jawa dan Bali pada 11 Januari-25 Januari 2021. Hal itu dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona (covid-19).

Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan kebijakan itu bakal menekan ekonomi domestik. Proyeksi itu berdasarkan pengalaman penerapan kebijakan serupa pada awal pandemi, Maret lalu.

“Pasti ada dampaknya ke perekonomian dan pemerintah tidak punya banyak pilihan,” katanya Rabu (6/1).

Sebagai pengingat, laju ekonomi kuartal I 2020 anjlok menjadi 2,97 persen. Padahal, pada periode yang sama tahun sebelumnya masih tumbuh 5,07 persen. Pelemahan kian memburuk pada kuartal II 2020 ke minus 5,32 persen.

Namun, menurut Sri Mulyani, kebijakan PSBB tetap diperlukan. Jika kasus corona terus meningkat, ekonomi bisa bertambah buruk.

Kalau tidak dilakukan (PSBB) ekonomi bisa tambah buruk. Agar tidak berdampak besar, ia juga meminta masyarakat untuk ikut aktif dalam mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus corona dengan mematuhi protokol kesehatan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kebijakan yang diambil pemerintah akan memengaruhi ekonomi pada kuartal I 2020. Ia memprediksi ekonomi domestik bakal minus pada tiga bulan pertama tahun ini.

Namun, senada dengan Sri Mulyani, Yusuf menilai kebijakan pembatasan harus dilakukan.

“Kalau dipaksakan tetap beraktivitas normal dengan kedisiplinan yang rendah, khawatirnya yang dikorbankan justru ekonomi satu tahun penuh. Kalau ini mungkin yang dikorbankan ekonomi satu kuartal,” ungkap Yusuf kepada CNNIndonesia.com.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai kebijakan pemerintah akan membuat investor bingung. Padahal, sebelumnya, distribusi vaksinasi dianggap dapat kembali meningkatkan mobilitas masyarakat.