Bupati Ciamis bersama Gubernur Jabar dan Menteri ATR/BPN Soroti Normalisasi Sungai serta Tata Ruang Strategis

BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Bupati Ciamis Herdiat Sunarya bersama Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi soroti normalisasi sungai.

Hal itu menjadi bagian pembahasan dalam rapat koordinasi dan evaluasi soal tata ruang bersama Menteri ATR/BPN pada Selasa (11/3/2025) di Ruang Teratai, Balai Kota Depok.

Rapat tersebut bertujuan untuk mencari solusi terbaik dalam upaya perbaikan tata ruang dan pengelolaan lingkungan di Jawa Barat.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menyampaikan solusi tentang pengelolaan dan kepemilikan tanah di sepanjang sempadan sungai.

Pihaknya memastikan pengelolaan tanah yang lebih baik dan teratur, serta akan menerbitkan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan sempadan sungai yang selama ini menjadi permasalahan terkait status kepemilikan.

“Kami akan menetapkan tanah yang berada di dalam garis sempadan sungai menjadi tanah negara, dan nantinya tanah tersebut akan dikelola oleh BBWS,” jelasnya.

Rencana ini akan dijalankan dengan mendaftarkan tanah sempadan sungai atas nama Pemprov Jawa Barat, sementara HPL tersebut akan dikelola oleh BBWS.

Dengan diterbitkannya sertifikat, tanah yang semula berada di sempadan sungai akan secara resmi menjadi aset negara.

Sehingga dapat dikelola untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan mencegah permasalahan hukum di masa depan.

Ciptakan Lingkungan Bebas Bencana di Jabar

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi memaparkan berbagai langkah strategis dalam penataan tata ruang yang menjadi fokus utama Pemprov Jabar.

Ia menjelaskan perbaikan tata ruang menjadi prioritas guna menciptakan iklim investasi yang sehat dan lingkungan yang bebas dari ancaman bencana serta penyakit.

“Evaluasi yang kami lakukan hari ini bertujuan untuk mempercepat pembenahan tata ruang di Jabar. Salah satunya mendorong agar RDTR segera diproses, karena banyak daerah yang mengalami kendala dalam proses ini,” ungkap Dedi.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara berbagai pihak agar upaya ini dapat berjalan efektif.

“Pada ujungnya, kita berharap dapat menciptakan dua hal penting, yaitu terwujudnya iklim investasi yang sehat dan postur lingkungan yang sehat,” katanya.

Salah satu pencapaian penting yang dibahas dalam rapat ini yaitu solusi untuk normalisasi sungai dan pengaturan ruang di kawasan gunung yang saat ini dikuasai oleh para pengembang.

Dedi mengungkapkan bahwa solusi tersebut akan segera dibahas lebih lanjut pada minggu depan bersama Kementerian PUPR.

Hal ini untuk memastikan bahwa normalisasi sungai dan pelebaran sungai dapat berjalan tanpa kendala terkait masalah sertifikat atau kepemilikan tanah.

“Kerjasama yang solid antara Pemprov Jawa Barat dan Kementerian ATR/BPN menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik,” ujarnya.

Pemerintah Jawa Barat berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan lebih aman bagi masyarakat, serta memfasilitasi pembangunan yang lebih berkelanjutan di masa depan.

(Pepi Irawan/ADV.84394-RG–235470743.PasundanNews.com)