Aktivis Mahasiswa Sumsel Minta Kapolri Copot Kapolda Sumsel

Jakarta, Pasundannews – Sejumlah aktivis dan mahasiswa dari Sumatera Selatan yang ada di Jakarta menggelar konferensi pers terkait sumbangan fiktif Rp 2 triliun.

Ketahui sunbangan fiktif tersebut berasal dari anak mendiang Akidi Tio, yakni Heryanty Tio. Adapun Konfrensi pers berlangsung di Cafe 1947 Matraman, Jakarta Timur, Minggu (8/8/2021).

Abaraham, perwakilan aktivis dan mahasiswa Sumsel mengatakan adanya sumbangan fiktif tersebut membuat mahasiswa Sumsel yang ada di Jakarta, malu. Menurutnya orang-orang luar Sumsel seringkali menanyakan sumbangan fiktif yang akan membantu masyarakat Sumsel terdampak pandemi Covid-19.

“Ini sangat penting di sikapi karena kami dari Sumsel yang tinggal di Jakarta. Tanah kalahiran kami di kotori. Kami merasa malu terkait kegaduhan sumbangan ini,” ujar Abraham dalam konfrensi pers tersebut.

Menurut Abraham, aktivis dam Mahasiswa Sumsel yang di Jakarta sudah melakukan diskusi dan kajian secara mendalam sebelum menggelar konfrensi pers terkait sumbangan fiktif Rp 2 triliun tersebut.

“Karena kami sebagai putra Sumsel merasa malu. Ini harus di buka apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.

Aktivis dan mahasiswa Sumsel – Jakarta kemudian menyampaikan empat tuntutan dalam kesempatan itu.

Pertama, mereka meminta Mabes Polri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda Sumsel Eko Indra Heri .

“Kedua, meminta Mabes Polri, khususnya Kapolri untuk mengevaluasi Mapolda Sumsel karena sikap dan langkah yang dilakukan Kapolda blunder. Abang-abang kita di Mebes Polri sedang sibuk atasi covid. Sementara di Polda Sumsel malah bikin kegaduhan,” pungkas Abraham.

Ketiga, meminta Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri harus menjelaskan motif sumbangan fiktif Rp 2 triliun tersebut.

“Harus di buka itu. Apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.

Keempat, aktivis & mahasiswa sumsel meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo membentuk tim investigasi gabungan untuk menyelidiki kasus sumbangan fiktif dari Akidi Tio tersebut.

“Kasus ini harus di tangani Mebes Polri karena dalam penyerahan simbolis Rp 2 Triliun itu ada beberapa pejabat yang hadir. Maka kami meminta yang hadir itu juga di periksa. Yang terpenting kami semua ingin tahu, kenapa Kapolda bisa di prank. Jangan hanya menyampaikan uang itu tidak ada ,” tukasnya.

Jika tuntutan aktivis dan mahasiswa Sumsel ini tidak di tangapi dan di kabulkan Mabes Polri , maka aktivis dan mahasiswa Sumsel di Jakarta akan melakukan langkah-langkah sesuai jalur mahasiswa .

“Kami akan melakukan langkah-langkah apa yang harus kami lakukan. Sepakat kawan-kawan,” kata Abraham.

“Sepakat,” jawab mereka yang hadir dalam konfrensi pers tersebut.

“Semoga harapan dan tuntutan kami ini di akomodir karena kami cinta tanah kalahiran kami,” tutup Abraham mengakhiri pernyataannya.