PASUNDANNEWS.COM, GARUT – Perhimpunan Masyarakat Transparansi Jawa Barat, Iyep S Arrasyid menyatakan kritikan yang dilayangkan atas ketidakcakapan ketua DPRD Garut tidak berhubungan dengan proses pemilihan ketua DPD Golkar Garut.

Menurutnya, Euis Ida sebagai Ketua DPRD Garut juga membenarkan adanya surat yang dilayangkan ke DPP Golkar merupakan permasalahan di internal DPRD Garut.

“Ketika sudah dibenarkan oleh yang bersangkutan berarti itu bukan merupakan sebuah isu lagi, tapi sudah menjadi sebuah fakta dan kebenaran,” ucap Iyep saat ditemui di Garut, Sabtu (21/3/2020).

Adanya permasalahan tersebut, Iyep semakin meragukan kemampuan dari Euis Ida dalam memimpin lembaga Legislatif tersebut.

“Bayangkan, sebagian besar anggota DPRD menganggap dirinya (Euis Ida) tidak memiliki kemampuan akademis. Itu artinya Euis Ida dianggap tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjalankan tupoksinya sebagai ketua DPRD,” terangnya.

Padahal, menurutnya, Euis Ida merupakan Dosen salah satu Perguruan Tinggi di Garut. Tetapi, ia tidak tidak memiliki keterampilan dalam memimpin rapat, mengambil keputusan dan berkomunikasi dengan masyarakat.

“Ini jelas sangat berbahaya, karena tidak mencerminkan status akademisnya,” ujar Iyep.

Terkait isu yang beredar bahwa kritikan yang disampaikan berkaitan menjelang musda Golkar Garut. Iyep menjelaskan bahwa kritiknya disampaikan bukan terhadap Euis Ida sebagai kader partai, tapi sebagai Ketua Dewan.

“Kritik kami terkait ia sebagai ketua DPRD, jangan dipelintir. Kami menduga jabatan ketua DPRD bukan untuk melaksanakan amanat rakyat, tapi malah dijadikan alat politik untuk kepentiningan pribadi semata,” jelasnya.

Perhimpunan Masyarakat Transparansi Jawa Barat menekankan supaya Euis Ida melakukan introspeksi. Dirinya mewanti-wanti, supaya Euis Ida tidak menunggu DPRD semakin tidak produktif dan masyarakat jenuh atas ketidakcakapannya.

“Dibawah kepemimpinan euis ida sebagai ketua DPRD diduga marwah DPRD hilang, tidak punya wibawa didepan anggota sendiri dan masayarakat. Apalagi didepan Eksekutif dan Legislatif,” pungkas Iyep.