Beranda Bandung Raya Cegah Hoaks dan Isu SARA jelang Pilkada Serentak, PPB Buat Video Edukasi

Cegah Hoaks dan Isu SARA jelang Pilkada Serentak, PPB Buat Video Edukasi

Dr Idham Holik S.E. M.Si, Komisioner KPU Jawa Barat saat dialog dengan PPB. (foto: Istimewa)

PasundanNews, Bandung – Pemuda Peduli Bangsa (PPB) menunjukan kepedulian untuk mensukseskan Pilkada serentak tahun 2020 yang akan dilaksanakan. Dengan adanya wabah korona, Pilkada akan sedikit terganggu, apalagi saat ini kebijakan Sosial Dintancing/Work From Home/Stay at Home atau diam di rumah diberlakukan.

Selain itu, berkaca dari pemilu sebelumnya, penyebaran Hoax dan SARA beredar di masyarakat. PPB pun berinisiatif membuat edukasi dalam bentuk Vlog dengan menghadirkan narasumber yang dianggap kompeten dibidangnya.

Vlog yang mengangkat tema ‘Upaya Mewaspadai dan Menangkal Hoax serta SARA guna Mensukseskan Pilkada Serentak 2020’ menghadirkan beberapa narasumber seperti Dr Idham Holik S.E. M.Si (Komisioner KPU Jabar), Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.Ip., S.H., M.H., M.Si., (Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia), Yudha Satria (Redaktur Pelaksana RMOL JABAR) dan Tomi Sutami (Jabar Saber Hoaks).

Pada kesempatan tersebut, Komisioner  KPU Jabar Idham Kholik mengatakan potensi hoax di pemilihan serentak 2020 atau potensi siklus politik paska kebenaran di pemilihan serentak 2020 sangat besar peluangnya.

“Indikasinya kita bisa lihat hari-hari ini pada saat bangsa Indonesia, warga Jawa Barat sedang menghadapi krisis kesehatan COVID-19 atau virus Corona. Hoax bertebaran dimana-mana,” ujarnya, Kamis (26/3/2020).

Idham menyatakan kalau hoax bukan hanya sekedar Cybercrime, tapi juga kejahatan kemanusiaan. “Saya yakin Diskominfo Jawa Barat memantau dan mencatatnya satu-satu,” tambahnya.

Saat ini, Jawa Barat sendiri, mempunyai lembaga yang khususnya menangani hoax. Lembaga tersebut bernama Jabar Saber Hoax (Jawa Barat sapu bersih hoax).

“Pada dasarnya Jabar Saber Hoaks ini dibuat atas dasar inisiasi Gubernur Jabar (Ridwan Kamil,” ungkap Toni Sutami yang merupakan Sosial Media Factchecker Jabar Saberhoaks (JSH).

Toni mengungkapkan bahwa kewenangan JSH saat ini hanya sebagai lembaga klarifikasi dan verifikasi. menurutnya, derasnya informasi yang masuk ke kanal Jabar Saber Hoaks langsung repon, baik itu Instagram, Facebook, twitter dan Whatsapp.

“Sejauh ini kita tidak memiliki kewengangan untuk melakukan penindakan dan belum ada perintah langsung,” akunya.

Secara kelembagaan yang membupanya kewenangan untuk melakukan penindakan ada di pihak kepolisian (Polda). Ia mengaku, JSH hanya berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Polda.

“Kami sudah ada program untuk menangani hoaks, khususnya di Pilkada nanti dengan edukasi dan literasi. Kami berharap kepada seluruh warga Jawa Barat agar dapat memanfaatkan lembaga ini (JSH),” jelas Toni.

Sementara itu, Guru Besar UPI sekaligus sebagai Ketua Forum Kewaspadaan diri  Jawa Barat, Cecep Darmawan memberikan tips untuk masyarakat dapat mengenali hoax.

“Tips untuk mengenali hoaks; Lihat judul provokatif atau tidak, cek data fakta berita itu sumber dari mana. Jangan mudah menshare sesuatu, cek and re-cek sumber beritanya yang resmi, cek alamat situs atau laman-nya,” terangnya.

Cecep meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima informasi dan menshare sesuatu. “Perkuat literasi dengan membaca, kemudian berdialog, berdiskusi mengenai informasi-informasi yang mutakhir,” sambungnya.

Berita hoax sendiri menurut Cecep, akan memberikan dampak buruk juga bagi generasi muda. Selain akan terpapar oleh berita bohong, generasi muda juga akan mudah tersulut emosi dan hal ini akan menyebabkan konflik horizontal diantara mereka.

“Khusus bagi generasi muda ingin agar generasi muda menghadapi Pilkada Jawa Barat 2020 dalam keadaan tenang, bisa mencegah penyebaran hoax di masyarakat. Melakukan edukasi sosialisasi sebagaimana berbangsa dan bernegara dengan kehidupan politik yang lebih sehat,” terang Cecep.

Redaktur Pelaksana RMOL Jabar, Yuda Satria mengatakan dalam Pilkada serentak 2020, peran media dalam melawan hoax yaitu dengan memberikan literasi kepada masyarakat.

“Namun hal ini tidak dapat dilkukan sendiri. Harus ada kerjasama dengan instansi terkait seperti KPU, Bawaslu, dan sebagainya,” ujar Yuda.

Yudha pun menghimbau agar Media harus lebih akurat dan tidak provokatif dalam memberikan informasi. “Media dalam memberikan informasi harus lebih akurat mudah diakses dan judulnya pun tidak provokatif,” pungkasnya.